Regulasi Ketenaganukliran Indonesia: Sejarah dan Regulasinya

Undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Regulasi ketenaganukliran merupakan komponen penting dalam kegiatan penyelelenggaraan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir di Indonesia. Regulasi menyajikan batas yang jelas antara mana yang harus dan boleh dilakukan dan mana yang tidak. Regulasi juga dibuat sebagai perlindungan hukum bagi badan-badan pelaksana ketenaganukliran (swasta maupun pemerintah), pekerja, masyarakat, negara, dan bahkan juga bagi lingkungan.

Sejarah

Pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir di Indonesia sudah dilakukan lebih lama dari yang anda kira. Sejarah kenukliran Indonesia dimulai dari Panitia Penyelidikan Radioaktivitet pada tahun 1954 yang kemudian berubah menjadi Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 pada tanggal 5 Desember 1958 dan pada akhirnya dikenal sebagai Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir di Indonesia semakin digdaya di kawasan dengan dibangunnya reaktor TRIGA MARK III di Bandung pada tahun 1965 yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan reaktor KARTINI di Yogyakarta pada tahun 1979 dan reaktor G.A. Siwabessy di Serpong pada tahun 1987.

Gambar Reaktor Kartini (A), Reaktor G.A. Siwabessy (B), dan Reaktor TRIGA MARK III (C) (Foto: Sumantri Hatmoko)

Pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir di Indonesia pun tidak hanya ramai dilakukan dibidang penelitian namun juga dibidang industri melalui perusahaan-perusahaan jasa inspeksi NDT ataupun dibidang industri irradiator gamma seperti Irradiator Gamma Rel-Ion (PT. Perkasa Sterilindo) dan Irradiator Gamma Merah Putih (BATAN).

Ramainya aplikasi tenaga nuklir membuat lembaga legislasi berkeinginan untuk mendirikan lembaga pengawas yang independen, karena selama ini fungsi pengawas tenaga nuklir di Indonesia dijadikan satu dengan fungsi pelaksana tenaga nuklir melalui Biro Pengawas Tenaga Atom di bawah Badan Tenaga Atom Nasional.

Dalam rangka mengukuhkan independensi pengawasan tenaga nuklir di Indonesia, Biro Pengawas Tenaga Atom dipisah dari Badan Tenaga Atom Nasional melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Undang-undang tersebut akhirnya menetapkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai lembaga pelaksana ketenaganukliran terpisah dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN) sebagai lembaga pengawas tenaga nuklir yang independen.

Regulasi

Hierarki Regulasi Ketenaganukliran Indonesia

Regulasi ketenaganukliran Indonesia secara ringkas terdiri dari 3 komponen, UU 10 th. 1999, PP 29 th. 2008, dan PERKA BAPETEN. Gambar dibawah ini menyajikan ringkasan hierarki regulasi ketenaganukliran di Indonesia.

Ringkasan Regulasi Ketenaga Nukliran Indonesia (Src : Dokumen Pribadi, klik untuk memperbesar)

Undang-Undang Ketenaganukliran

Dasar regulasi bagi pelaksanaan ketenaganukliran Indonesia diletakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Regulasi ini pun menjadi regulasi yang terkuat dalam pelaksanaan ketenaganukliran Indonesia menurut hierarki produk hukum Indonesia.

Dalam undang-undang ini diletakan dasar-dasar pembentukan BAPETEN dan BATAN, pengaturan keterlibatan swasta dalam ketenaganukliran Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Namun, yang perlu di garis bawahi dalam dokumen ini adalah Setiap Pemanfaatan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir Wajib Memiliki Izin. Selanjutnya, untuk mendapatkan izin diatur secara lebih detail dalam PP no. 29 th. 2008.

Undang-undang ini mengandung hukum pidana di bidang ketenaganukliran bagi para pekerja maupun pemegang izin yang melanggar peraturan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1997.

Setidaknya hal tersebutlah yang terpenting untuk diketahui dari UU no. 10 tersebut. Isi UU no. 10 tahun 1997 selanjutnya akan dikulik lebih mendalam dari berbagai sisi pada artikel yang akan datang.

lihat pula:
  • Ketenaganukliran Indonesia: Apa yang Boleh dan Tidak Boleh di Lakukan Swasta?
  • Definisi Hukum Istilah-Istilah dalam Kenukliran Indonesia
  • Selain UU no. 10 th. 1997, terdapat undang-undang lain nya, seperti

    1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir
    2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
    4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

    Peraturan Pemerintah Ketenaganukliran

    Regulasi yang terkuat kedua dalam pelaksanaan ketenaganukliran Indonesia adalah Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

    Peraturan pemerintah ini mengatur persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin yang diwajibkan pada undang-undang nomor 10 tahun 1997 diatas. Selain persyaratan, diatur juga mengenai tatacara, kewajiban pemegang izin setelah mendapatkan izin, perpanjangan izin, pemberhentian izin, dan lainnya.

    Kewajiban para pemegang izin diantaranya merupakan dokumentasi dan pelaporan selanjutnya diatur secara detail dalam PERKA BAPETEN. Jika kewajiban tersebut dilanggar akan berujung pada sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin.

    lihat pula:
  • Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi
  • Pengelompokan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
  • Selain PP no. 28 th. 2008, terdapat undang-undang lain nya, seperti

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

    Peraturan Kepala BAPETEN (PERKA BAPETEN)

    Regulasi selanjutnya adalah Peraturan Kepala BAPETEN atau yang sering disebut dengan PERKA BAPETEN. PERKA BAPETEN ini mengatur hal-hal teknis yang bersifat mandatori, atau wajib dilakukan. Secara regulasi, PERKA BAPETEN disini berfungsi untuk mengatur secara detail agar pemegang izin dapat melaksanakan kewajibannya pada PP 29 th. 2008.

    Namun, secara normatif, PERKA BAPETEN dibuat demi mengutamakan keselamatan siapa pun yang berhubungan dengan radiasi dari marabahaya.

    Beberapa contoh PERKA BAPETEN yang paling banyak digunakan di dunia industri kenukliran Indonesia adalah,

    1. PERKA BAPETEN nomor 4 Tahun 2013 Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
    2. PERKA BAPETEN nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
    3. PERKA BAPETEN nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

    PERKA BAPETEN diatas merupakan “kitab suci” bagi para petugas proteksi radiasi. PERKA BAPETEN tersebutlah yang menjadi dasar tindakan para petugas proteksi radiasi dalam menjaga keselamatan para pekerja maupun masyarakat, keamanan sumber radiasi pengion dalam pengangkutan, keamanan sumber radiasi pengion saat disimpan, maupun yang paling buruk adalah menangani kedaruratan nuklir.

    PERKA BAPETEN lainnya dengan peruntukan yang spesifik pada industri tertentu adalah,

    1. PERKA BAPETEN nomor 5 Tahun 2009 tentang Well Logging
    2. PERKA BAPETEN nomor 6 Tahun 2006 tentang Gauging dan X-Ray
    3. PERKA BAPETEN nomor 7 Tahun 2009 tentang Radiografi
    4. PERKA BAPETEN nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah Radioaktif tingkat Rendah dan Sedang
    5. dan lainnya

    Masing-masing dari PERKA BAPETEN tersebut menjabarkan tentang hal-hal rinci pada bidangnya masing-masing.

    Penutup

    Peraturan dasar kenukliran Indonesia terletak pada UU 10 tahun 1996 tentang Ketenaganukliran. Peraturan selanjutnya, yaitu PP 29 tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion merupakan “perpanjangan tangan” dari UU 10 th. 1999, karena pada dasarnya semua kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion membutuhkan perizinan.

    Jenis dokumen regulasi yang terakhir adalah PERKA BAPETEN. PERKA BAPETEN ini bersifat mandatori, atau wajib dilakukan. PERKA BAPETEN juga mengandung hal-hal yang bersifat teknis dan mendetail. Tujuan utama PERKA BAPETEN ini adalah untuk melindungi keselamatan semua orang, tidak hanya pekerja radiasi, namu juga masyarakat umum.

    Akhir kata saya ingin menghimbau agar kita semua menaati peraturan-peraturan yang ada, terutama saat berada dilapangan. Radiasi memang tidak dapat dilihat dan dirasa, namun bahayanya tidaklah semu. Anda dapat membaca “IAEA Accident Report” jika masih meremehkan bahayanya radiasi jika tidak di kontrol dengan baik.

    Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar dikolom komentar dibawah ini.

    Refrensi

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
    2. Undang Undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *