Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi

perizinan
Ilustrasi Perizininan

Undang Undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran pasal 17 ayat 1 dengan gamblang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan berujung pada hukuman pidana pada pasal 43 yang menyebabkan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ATAU kurungan paling lama 1 tahun bagi pemegang ijin. Jika pemanfaatan tenaga nuklir tak berijin mengalami kerugian nuklir, maka pemegang ijin dapat dikenakan penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun DAN denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (pasal 41 ayat 2). Taatilah hukum agar kegiatan usaha anda dapat berjalan lancar tanpa rasa takut akan hukum.

Pada artikel ini akan dibahas tentang persyaratan dan tata cara pengajuan izin sumber radiasi pengion.

PERSYARATAN

Setelah selesai menakut-nakuti anda dengan paragraf diatas, mari kita bahas langkah-langkah mengurus perijinan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Perizinan ini didasari ole Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

Pemegang ijin harus memenuhi setidaknya dua dari tiga syarat berikut ini,

  1. administratif;
  2. teknis; dan/atau
  3. khusus

Umumnya hanya persyaratan A dan B saja yang harus dipenuhi. Persyaratan khusus jarang sekali dibutuhkan.

Persyaratan Administratif

Terdapat 4 buah persyaratan administratif yang dibutuhkan, yaitu:

  1. Identitas pemohon izin
  2. Akta pendirian badan usaha atau badan hukum
  3. izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  4. lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir

Yang dimaksud dengan “identitas pemohon Izin” pada poin a yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara baik untuk pemohon izin perorangan, pimpinan atau pejabat instansi pemerintah, direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan. Poin b tentang akta pendirian badan husaha/hukum dirasa sudah cukup jelas.

Pada poin c, izin yang dimaksud adalah perizinan seperti Angka Pengenal Importir Umum (APIU) bagi perusahaan importir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan, Izin Usaha Industri bagi perusahaan industri, dan lainnya tergantung jenis pemanfaatan sumber radioaktif. Lokasi pemanfaatan diajukan dalam bentuk denah dan detil alamat.

Persyaratan Teknis

Persyaratan kedua merupakan persyaratan teknis. Terdapat 4 buah persyaratan administratif yang dibutuhkan :

  1. prosedur operasi (SOP);
  2. Spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi;
  3. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan Sumber Radioaktif;
  4. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif;
  5. laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif;
  6. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemohon izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaaan; dan/atau
  7. data kualifikasi personil, yang meliputi:
    1. petugas proteksi radiasi (PPR) dan personil lain yang memiliki kompetensi;
    2. personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan/atau
    3. petugas keamanan Sumber Radioaktif (PKSR) atau Bahan Nuklir.

Seluruh persyaratan teknis diatas dari poin a hingga g dibutuhkan untuk pemanfaatan sumber radioaktif kelompok A, seperti pada ekspor, impor, pengalihan, dan produksi sumber radiasi, produksi pembangkit radiasi, pengelolaan limbah radioaktif, dan lainnya. Sumber radioaktif kelompok A dapat dilihat lebih detail pada artikel berikut.

Berbeda dari kelompok A, pemanfaatan sumber radioaktif kelompok B membutuhkan persyaratan teknis diatas dari poin a hingga f, dan g hanya poin 1. Pemanfaatan sumber radioaktif kelompok B pada poin g hanya membutuhkan PPR yang memiliki izin.

Adapun contoh pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B merupakan impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen, penyimpanan zat radioaktif, dan lainnya. Sumber radioaktif kelompok B dapat dilihat lebih detail pada artikel berikut.

Pemanfaatan sumber radiasi kelompok C memiliki syarat yang paling ringan, dengan harus memenuhi poin a, b, dan g poin 2. Adapun kelompok C merupakan pemanfaatan sumber radiasi pengion check-sources (sumber standar), zat radioaktif untuk kalibrasi, zat radioaktif untuk standardisasi, dan lainnya.

Contoh Check Sources dan Spesifikasi Teknis sumber radiasi pengionnya. (Src: Ludlum Measurement Inc, dengan perubahan)

Persyaratan Teknis Tambahan Bagi Pemanfaatan Bahan Nuklir

Bahan nuklir memiliki persyaratan teknis yang lebih ketat lagi karena bahan nuklir lebih berbahaya dibandingkan dengan sumber radiasi pengion lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena bahan nuklir dapat memnyebabkan reaksi nuklir/reaksi inti atau yang lebih kita kenal sebagai reaksi fisi/reaksi pemelahan inti yang dapat dimanfaatkan secara baik sebagai PLTN/Reaktor Penelitian atau bahkan secara buruk sebagai bom atom untuk peperangan. Karena itu lah bahan nuklir mendapat pengawasan lebih dari BAPETEN dan IAEA.

Persyaratan administrasi teknis tambahan bagi bahan nuklir terdiri dari:

  1. sistem Seifgard (Safeguard);
  2. sistem keamanan Bahan Nuklir;
  3. pernyataan pemohon izin bahwa kegiatan ekspor dan impor Bahan Nuklir dilakukan dengan mitra dari negara yang:
    1. menjadi pihak pada Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons/NPT (Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir); dan
    2. mempunyai perjanjian Seifgard dengan International Atomic Energy Agency/IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional).

Singkatnya, dari peraturan ini, segala badan usaha maupun badan pemerintahan yang bergerak dalam export-import bahan nuklir dilarang melakukan transaksi export-import dengan negara non-NPT, yaitu India, Israel, Pakistan, dan Sudan Selatan.

Persyaratan Khusus

Sesuai namanya, persyaratan khusus hanya dikenakan pada pemanfaatan sumber radiasi pengion yang terhitung “spesial”. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan pemanfaatan bahan nuklir yang membutuhkan persyaratan khusus.

  1. Radioterapi;
  2. Fasilitas kalibrasi;
  3. Radiografi industri fasilitas tertutup;
  4. Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
  5. Iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
  6. Iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
  7. Iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
  8. Kedokteran nuklir diagnostik in vivo;
  9. Kedokteran nuklir terapi;
  10. Produksi radioisotop; dan
  11. Pengelolaan limbah radioaktif.

Secara umum, kesebelas pemanfaatan sumber radiasi pengion diatas setidaknya memiliki 5 tahap kegiatan. Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

  1. penentuan tapak;
  2. konstruksi;
  3. komisioning;
  4. operasi; dan/atau
  5. Penutupan.

Setiap tahapan kegiatan tersebut setidaknya membutuhkan dokumen yang harus diserahkan kepada BAPETEN.

Untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion dari poin 1 hingga 9 membutuhkan:

  1. KONSTRUKSI, meliputi:
    1. desain fasilitas yang sesuai dengan standar keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif; dan
    2. dokumen uraian teknik tentang konstruksi.
  2. OPERASI, meliputi:
    1. Program Jaminan Mutu operasi; dan/atau
    2. dokumen mengenai uraian teknik Sumber Radiasi Pengion.
  3. PENUTUPAN, meliputi laporan mengenai kondisi terakhir fasilitas.

Untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion dari poin 10 (Produksi radioisotop) membutuhkan:

  1. KONSTRUKSI, meliputi:
    1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
    2. program konstruksi.
  2. KOMISIONING, meliputi:
    1. program komisioning;
    2. laporan pelaksanaan konstruksi;
    3. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama konstruksi;
    4. protokol pembuatan dan pengujian; dan/atau
    5. Program Jaminan Mutu komisioning fasilitas produksi radioisotop.
  3. OPERASI, meliputi:
    1. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama komisioning;
    2. Program Jaminan Mutu operasi fasilitas produksi radioisotop; dan/atau
    3. laporan pelaksanaan komisioning.
  4. PENUTUPAN, meliputi laporan mengenai kondisi terakhir fasilitas.
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
Limbah di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) (Src : mediaindonesia.com)

Untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion dari poin 11 (Pengelolaan limbah radioaktif) membutuhkan:

  1. PENENTUAN TAPAK, meliputi:
    1. laporan evaluasi tapak;
    2. data utama fasilitas; dan
    3. rekaman pelaksanaan Program Jaminan Mutu evaluasi tapak.
  2. KONSTRUKSI, meliputi:
    1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
    2. program konstruksi.
  3. KOMISIONING, meliputi:
    1. program komisioning;
    2. laporan pelaksanaan konstruksi; dan
    3. Program Jaminan Mutu komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif.
  4. OPERASI, meliputi:
    1. laporan pelaksanaan komisioning;
    2. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama komisioning;
    3. Program Jaminan Mutu operasi fasilitas produksi radioisotop; dan/atau
    4. kriteria bungkusan limbah radioaktif yang dapat diterima;
    5. rencana Penutupan pendahuluan;
    6. bukti kerja sama dengan atau penunjukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan/atau
    7. bukti jaminan finansial untuk Penutupan.
  5. PENUTUPAN, meliputi laporan mengenai kondisi terakhir fasilitas.

Dari persyaratan-persyaratan khusus diatas dapat kita simpulkan bahwa, pemanfaatan sumber radiasi pengion yang memiliki bangunan tetap dan tidak berpindah-pindah lah yang memerlukan syarat khusus.

TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pemohonan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion diajukan kepada BAPETEN. Pada PP 29 tahun 2008 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin, Pemohon Izin harus mengirimkan kelengkapan berkas persyaratan Administrasi dan Teknis kepada BAPETEN sekaligus. BAPETEN selanjutnya akan menilai kelengkapan dokumen dalam jangka waktu 3 hari. Jika dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan.

Proses pengajuan izin akan berbeda bagi setiap kelompok pemanfaatan sumber radiasi pengion. Pada artikel ini akan dibahas pengajuan izin Kelompok A non izin khusus, Kelompok B, dan Kelompk C.

Pengajuan Izin Kelompok A

Pada pengajuan izin Kelompok A non izin khusus, jika dokumen dinyatakan lengkap maka dokumen akan dinilai paling lama 15 hari. Izin kemudian akan diterbitkan dalam kurun waktu 7 hari setelah dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan.

Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen tidak memenuhi persyaratan, maka BAPETEN akan memberikan pemberitahuan paling lambat 5 hari setelah penilaian dan WAJIB DIREVISI oleh pemohon PALING LAMBAT 15 HARI sejak pemberitahuan. Jika tidak direvisi dalam kurun waktu 15 hari, pengajuan izin akan dianggap batal oleh BAPETEN.

Selanjutnya, izin yang telah direvisi dinilai kembali paling lama 15 hari. Jika dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan, Izin kemudian akan diterbitkan dalam kurun waktu 7 hari. Jika tidak, maka dibutuhkan revisi kembali.

Permohonan izin paling tidak membutuhkan waktu 25 hari kerja. Jika melakukan revisi 1 kali, maka dapat menjadi 60 hari kerja.

Permohonan izin untuk Kelompok A dengan Izin Khusus tidak dibahas pada artikel ini karena akan membuat aritikel ini terlalu panjang.

Pengajuan Izin Kelompok B

Alur permohonan izin untuk Kelompok B akan sama dengan Kelompok A non izin khusus. Namun perbedaannya adalah waktu penilaian yang lebih singkat, yaitu 12 hari.

Jika permohonan izin tidak melakukan revisi, maka dibutuhkan 22 hari kerja. Jika melakukan revisi 1 kali, maka dapat menjadi 54 hari kerja.

Pengajuan Izin Kelompok C

Alur permohonan izin untuk Kelompok C pun sama. Waktu penilaian akan dipersingkat menjadi 10 hari.

Jika permohonan izin tidak melakukan revisi, maka dibutuhkan 20 hari kerja. Jika melakukan revisi 1 kali, maka dapat menjadi 50 hari kerja.

Penutup

Untuk saat ini, artikel ini hanya membahas sampai tata cara izin kelompok C untuk mencegah artikel menjadi terlalu panjang. Artikel selanjutnya akan membahas tata cara perizinan kelompok A dengan izin khusus dan durasi izin yang diberikan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar.

Referensi

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *