Ketenaganukliran Indonesia: Apa yang Boleh dan Tidak Boleh di Lakukan Swasta?

Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan teknologi nuklir Indonesia difasilitasi dengan baik dalam UU no. 10 th 1997. Keterlibatan swasta dibutuhkan untuk mengakselerasikan perkembangan teknologi nuklir Indonesia. Manfaat lainnya yang dapat langsung dirasakan masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat non pegawai pemerintah.

Kewenangan Badan Swasta

Dalam UU no. 10 tahun 1997, badan swasta diberi kewenangan untuk memproduksi bahan nuklir komersial (pasal 11), radioisotop komersial (pasal 12). Pihak swasta pun dapat membangun, mengoperasikan dan dekomisioning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir komersial (pasal 13).

Selain itu, badan swasta juga dapat melakukan berbagai pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir seperti yang dituliskan pada PP no. 29 th. 2008. Detil pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir lainnya dapat dilihat di artikel berikut.

Kewajiban Badan Swasta

Pihak swasta harus memenuhi kewajian dasar dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion. Pada pasal 17 disebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin. Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nukli dan reaktor nuklir juga harus memiliki izin. Detail perizinin dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. Selain itu, pada pasal 19 ditekankan bahwa badan swasta wajib mempekerjakan pekerja yang memiliki izin bekerja.

Selanjutnya pada pasal 23 badan swasta penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana. Badan pelaksana disini adalah Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) BATAN.

Pelanggaran terhadap pasal 17, 19 dan 23 diatas dapat membuat pelanggar dihukum pidana.

Kewajiban lainnya dituliskan secara detail pada Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebagai berikut,

  1. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala BAPETEN terhadap fasilitas Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
  2. melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
  3. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang dilakukan oleh Kepala BAPETEN yang bekerja sama dengan instansi yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan ketenaganukliran, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk menilai dampak radiasi terhadap kesehatan;
  4. menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir;
  5. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau memperkecil bahaya yang timbul akibat Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir terhadap keselamatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
  6. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir;
  7. membuat dan menyampaikan laporan yang terkait dengan Seifgard kepada Kepala BAPETEN (untuk bahan nuklir);
  8. memanfatkan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sesuai tujuan yang tercantum dalam izin;
  9. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN jika terjadi kegagalan fungsi peralatan yang mengarah pada insiden, dan/atau kecelakaan radiasi;
  10. menyampaikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja.
  11. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup di sekitar fasilitas kepada Kepala BAPETEN; dan/atau
  12. melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.

Point-point diatas mengarahkan para pemegang izin agar melaksanakan peraturan-peraturan mandatori yang ada pada PERKA BAPETEN.

lihat pula:
  • Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi
  • Pengelompokan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
  • Penutup

    Itulah point-point dasar bagi para pelaku usaha dibidang ketenaganukliran yang setidaknya harus diketahui. Pembahasan lebih detail mengenai regulasi ketenaganukliran dapat dilihat di artikel Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi dan Pengelompokan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

    Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar dikolom komentar dibawah ini.

    Referensi

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
    2. Undang Undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *